ANAK-ANAK DALAM KONDISI ORANG TUA TERSTIGMA
Share:

ANAK-ANAK DALAM KONDISI ORANG TUA TERSTIGMA

Kembalikan hak anak karena anak berhak untuk hidup dan dicintai

Anak adalah generasi penerus yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Artinya masa depan suatu bangsa saat ini sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan generasi mudanya saat ini. Oleh sebab itu, keberadaan anak yang sedang tumbuh dan berkembang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Negara. Human Rights Reference menyebutkan anak sebagai kelompok rentan, kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Indonesia sebagai Negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Anak, memilki kewajiban menerapkan empat prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip umum itu meliputi Prinsip Non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip keberlangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun Setiap terjadi peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa sekelompok masyarakat, dapat  dipastikan pelanggaran HAM tersebut juga menimpa anak-anak. Demikian pula halnya jika terjadi tindakan diskriminatif yang menimpa sekelompok masyarakat, dipastikan anak sebagai bagian kelompok rentan akan mengalami hal yang serupa. Namun rentanitas penderitaan korban diskriminasi tersebut akan lebih diderita oleh anak-anak.  Karena bisa saja terjadi dalam pada setiap kelompok yang mengalami diskriminasi, anak juga menjadi korban tindak diskriminatif oleh anggota kelompok tersebut.  Situasi ini terjadi karena  perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak bergantung pada lingkaran-lingkaran di luar diri anak  sebagai  lingkungan sosiologis  dan sekaligus pihak-pihak tempat mana anak tersebut menggantungkan hidup dan kehidupannya. Namun dengan banyaknya kasus yang mengancam hak-hak anak terjadi di Indonesia, Pemerintah hanya diam dan membiarkan, hal ini membuktikan bahwa Pemerintah telah abai melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Harus diakui, keberadaan anak-anak merupakan mayoritas di negeri ini. Karenanya diperlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi anak belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak yang mendapat perlakuan yang belum sesuai dengan harapan. Kendalanya antara lain, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.

Posisi Anak dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2), yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak untuk mendapat pendidikan

Pendidikan adalah bahasa peradaban paling fundamental untuk menjadikan tata dunia lebih baik. Pendidikan adalah hak asasi yang tidak mungkin disangkal, penyangkalan adalah pengingkaran atas kemanusiaan itu sendiri. Hak pendidikan ini melekat pada semua orang, membawa harapan bagi anak-anak, masa depan bangsa dan bahkan hak universal seluruh umat manusia. Manusia dilahirkan dengan hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak anak untuk memperoleh pendidikan karena anak-anak juga mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan diberikan oleh orang dewasa. Anak-anak tidak boleh mendapat perlakuan yang berbeda dan perlakuan diskriminasi. Sesuai dengan keadaan usia dan kondisinya.

John Stuart Mill dalam karyanya “Principles of Political Economy and Liberty” mengemukakan bahwa pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupannya kelak, maka orang tua mempunyai kewajiban untuk menyiapkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan anaknya tersebut. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang berlipat ganda bagi sang orang tua, baik itu terhadap anak-anaknya maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Hal yang dialami oleh kondisi anak-anak yang memiliki orang tua terstigma, mendapat tantangan berat dalam hubungan sosial kemasyarakatan salah satu yang dihadapi adalah fasilitas pendidikan. Karena orang tua terstigma maka anak pun menanggung berat beban sosial sehingga banyak penolakan dari program-program sosial pemerintah juga sekaligus mencabut hak dalam pemenuhan hak-hak dasarnya.

Akses untuk mendapatkan pendidikan sering kali mengalami hambatan. Hal ini dialami dengan alasan demi keamanan, penolakan di lingkungan sosial oleh kelompok mayoritas, menerima perlakuan kekerasan sehingga anak memilih untuk keluar dari lingkungan tersebut. Sehingga anak-anak ini mendapat pengasuhan dan didikan dari keluarga terutama orang tua dengan memerankan perlindungan anak. Sebagai mana yang dimaksud pendidikan wajib diberikan orang tua kepada anaknya. Maka setiap orang tua dalam situasi tersebut akan melakukan perlindungan untuk anak-anaknya. Seharusnya Negara menghormati hal tersebut diatas, dengan landasan sebagai Hak-hak yang dimiliki anak.

Hak Asasi Anak
Sebagai manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi yang harus dihormati oleh orang dewasa. Hak-hak yang dimiliki anak tersebut di antaranya:

  1. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
  2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan bakat. Secara khusus pengembangan kepribadian terkait dengan pendidikan agama, pendidikan moral atau pendidikan kewarganegaraan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih memiliki kelemahan yang amat mendasar. Anak-anak lebih banyak memperoleh pembelajaran dalam ranah kognitif tentang agama, moral dan kewarganegaraan dengan cara menghafalkan, ketimbang dengan memperoleh pengalaman efektif tentang nilai-nilai yang membentuk kepribadian anak.

 

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Pasal 18

Poin 4.  Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 23

Ayat (1) Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.

Pasal 24

Ayat (1) Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

Pasal 9

Ayat (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pasal 26

Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

 

Pasal 42

Ayat (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Ayat (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

Ayat (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Ayat (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Pemberian label atau stigma merugikan hidup anak

Pemberian label atau juga disebut stigma akan memberi bekas dalam diri anak dan mempengaruhi pembentukan konsep dirinya. Kristalyn Salters-Pedneault (2016) mengatakan bahwa stigma (noda, cacat) adalah suatu ide atau stereotip yang telah terbentuk di dalam pikiran dan ditampilkan keluar berupa ucapan ataupun perbuatan, yang membuat seseorang mendevaluasi atau memandang rendah orang yang diberi stigma. Orang cenderung menjauhkan diri dari individu yang diberi stigma, menyalahkan untuk berbagai tindakan negatif dan mendiskriminasinya.

Stigma bisa mempersulit untuk menjalani penanganan, menemukan pekerjaan yang stabil, tempat tinggal yang aman dan hidup secara normal. Mereka selalu dicurigai telah melakukan kesalahan, kecerobohan, atau marah dan mengalami kesulitan menjalankan rutinitas hidup.

Contoh Kasus

Nasib anak-anak dalam putaran konflik sosial hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan maksimal. Banyak peristiwa yang mengarah kepada tragedi kemanusiaan dimana hak untuk hidup layak sudah memudar dalam bantaran kisah sebagaian warga negara yang aktif membayar pajak di negeri ini.

Komunitas dari gerakan sosial yang bernama Gafatar misalnya, menjadi sepenggal kisah runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan, dimana warga yang terlabel, terstigma sebagai anggota dari komunitas ini tidak lagi menjadi manusia bebas di negeri sendiri. Banyak perlakuan diskriminasi yang dialami termasuk kepada anak-anak sebagai generasi penerus keluarga  yang juga menjadi harapan bangsa.

Akibat dari perlakuan pemberian label dan stigma membuat anak-anak jauh dari fasilitas yang seharusnya negara tidak boleh membedakan sesuai dengan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi di negeri.

Dengan demikian tidak ada alasan negara, pemerintah dan masyarakat menyatakan pendapat dan mengingkari regulasi yang telah ditetapkan, bahwa anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam segala kondisi termasuk memberikan perlindungan, pendidikan dan mengajarkan keyakinan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh orang tuanya. Tidak ada alasan yang membenarkan perlindungan anak namun untuk memisahkan anak dengan kondisi orang tua nya. Memisahkan anak dari ajaran dan pendidikan orang tuanya sama dengan meniadakan hak anak itu sendiri. Secara tidak langsung anak-anak telah terdampak stikmaisasi yang merugikan. Karena itu kembalikan hak anak, karena anak berhak untuk hidup dan dicintai.

 

Daftar bacaan

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Konvensi Internasional Hak-hak sipil dan politik

Konvensi Hak Anak

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sumber lainnya

Share:
Written by
Ilma Ilyas
Join the discussion

Ilma Ilyas

Saya seorang aktivis untuk mendorong dialog antar-agama, mempromosikan toleransi, serta memperjuangkan hak-hak kaum minoritas.